Gunungkidul,(kalaharinews.co)-Dalam rangka pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, khususnya pada bidang kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunungkidul menggelar Sekolah Penggerak Kerukunan angkatan IV tahun 2024.
Ini merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya yang bertujuan untuk memperkuat tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala Kesbangpol Gunungkidul, Johan Eko Sudarto, menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi nasionalisme masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu ada upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan yang intensif di lingkungan masyarakat,” ujar Johan dalam acara pembukaan Sekolah Kerukunan di BDI, Rabu (18/9).
Ia menekankan bahwa Sekolah Penggerak Kerukunan diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan menyebarluaskan toleransi serta kerukunan beragama yang sehat dan bermartabat.
Kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan ini dirancang untuk menjawab berbagai fenomena pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa, termasuk kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan serta kerukunan beragama. Di Gunungkidul, konflik yang bernuansa SARA masih menjadi tantangan dalam menjaga harmonisasi antarumat beragama.
“Harmonisasi yang santun diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk ancaman disintegrasi,” tambah Johan.
Sekolah Penggerak Kerukunan ini diikuti oleh 50 peserta, yang terdiri dari 40 orang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan Gunungkidul, serta 10 orang dari Purna Paskibraka Indonesia.
Mereka akan menjadi Kader Kerukunan Umat Beragama di tingkat lokal, dengan harapan dapat menjadi motor penggerak toleransi dan kerukunan dalam masyarakat serta menangkal radikalisme dan ekstrimisme.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul, Eddy Praptono, turut menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat “mengklaster” perbuatan baik terkait kerukunan, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
“Kita perlu mendorong bagaimana kita semua bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mendidik bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Eddy.
Sesuai dengan arahan bupati Gunungkidul lanjut Edi, ia juga memberikan pesan penting terkait adaptasi lingkungan, mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat.
“Kemampuan untuk beradaptasi sangat diperlukan agar kita bisa menghindari gesekan-gesekan sosial,” ungkapnya.
Dengan diadakannya Sekolah Penggerak Kerukunan ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan.
