Gunungkidul,(kalaharinews.co)- Ratusan warga Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar bersama Pos Pengaduan Rakyat (Pos Pera) mendatangi gedung DPRD Gunungkidul, Rabu (11/12). Kedatangan mereka sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat Natah terhadap kepemimpinan Lurah Wahyudi yang dinilai arogan.
Selain itu Lurah Natah juga dianggap telah melakukan penyelewengan anggaran APBKal, serta ada dugaan melakukan korupsi terkait iuran dana pengurusan PTSL. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Gunungkidul dengan harapan, setiap tuntutan mereka segera mendapat perhatian dan penanganan pihak yang berwajib.
Terlihat ratusan warga Kalurahan Natah berdatangan dengan membentangkan spanduk yang bernada tuntutan atas penuntasan kasus Prona/PTSL bahkan lengsernya Lurah Natah beserta kroninya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pos Pengaduan Rakyat (Pos-Pera) Yogyakarta, Dani Eko Wiyono menjelaskan, pihaknya bersama warga Natah melakukan kembali aksinya di Gedung DPRD guna mencari solusi bersama berkaitan dengan sejumlah keluhan masyarakat atas kinerja Lurah Natah, Nglipar. Menurut mereka, selama ini Lurah Natah dinilai arogan dan dinilai tidak bisa menjadi panutan untuk warganya.
“Sikap arogannya juga pernah meludahi warganya dan sudah dilaporkan,” jelas Dani.
Lurah Natah sempat menyampaikan bantahan dari setiap tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Namun bantahan yang dilontarkan Lurah dinilai tidak menyakinkan dikarenakan pihak Lurah maupun pegawai Kalurahan tidak mempunyai arsip data berupa foto copyan data terkait Prona maupun PTSL dengan alibi semua data sudah dilimpahkan dan diserahkan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
“Sangat aneh dan tidak logis, kok bisa ya Kalurahan tidak mempunyai dokumen data baik foto copy sehubungan program Prona atau PTSL, hal ini sangat janggal,” ujar Dani.
Mereka pun sepakat, jika tuntutan mereka tidak segera ditindak lanjuti, maka masyarakat akan kembali menggelar aksi yang lebih besar.
Setelah melakukan audiensi dengan anggota dewan dan inspektorat, kemudian massa mendatangi Setda Kabupaten Gunungkidul untuk kembali menyalurkan aspirasi mereka. Setelah diterima sejumlah pejabat kemudian massa membubarkan diri dengan tertib.
